JAKARTA, KOMPAS.com-Komisi Pemilihan Umum (KPU) sementara menangguhkan pembahasan putusan Mahkamah Agung yang membatalkan penghitungan kursi tahap dua. KPU tengah sibuk menghadapi gugatan pemilu presiden di Mahkamah Konstitusi (MK).
"Kami akan prioritaskan persiapan dan pemantapan hadapi gugatan di MK baru kemudian kita jadwalkan membahas putusan MA," kata anggota KPU, Andi Nurpati, ketika ditemui di Kantor KPU, Jakarta, Selasa ( 28/7 ).
Menurutnya, saat ini biro hukum KPU tengah mengkaji putusan MA. Setelah dilakukan kajian di biro hukum, Komisioner KPU baru akan menggelar pleno untuk mengambil sikap atas putusan MA setelah gugatan di MK tuntas.
Menurut Andi, yang akan dibahas KPU adalah megenai kewenangan MA untuk pengajuan uji materiil (judicial review). KPU juga akan mengkaji posisi putusan MA apakah akan berpengaruh pada hasil pemilu atau tidak. Sebab, menurutnya dalam UU 10/2008 tentang Pemilu Legislatif menyebutkan bahwa lembaga yang berwenang untuk memutus perselisihan hasil pemilu adalah MK.
"Di MA bukan perselisihan hasil. MA kemarin memutuskan judicial review mengenai peraturan KPU. Bahwa peraturan itu dampaknya kepada mekanisme dan tata cara yang berbuntut kepada penghitungan kursi dan penentuan caleg terpilih, ini yang kemudian KPU perlu pelajari lebih jauh karena terkait dengan hasil," paparnya.
Di samping itu, tambah Andi, pihaknya juga mempelajari apakah putusan MA tersebut berlaku surut atau tidak. Untuk itu, selain mempelajari putusan MA, KPU juga menggodok UU dan peraturan MA.
